Bali Dijual atau Dikelola?

Baca Juga

Sebuah Catatan Pinggir dari Ruang Tengah Berdikari Law Office

SELASA, 29 April 2026. Siang itu, suasana di kantor Berdikari Law Office terasa santai. Gede Pasek Suardika—atau yang akrab disapa GPS—duduk tanpa jarak, mengenakan kemeja kasual dan celana jeans biru yang sudah sedikit memudar.

Tidak ada jas, tidak ada dasi. Sepasang sandal jepit tergeletak di samping meja kayu sederhana, seolah menegaskan bahwa percakapan ini akan berlangsung tanpa protokol.

Tapi begitu pembicaraan dimulai, arah diskusi segera berubah serius. Topiknya satu: Bali. 

Bukan Bali sebagai kartu pos dengan sawah terasering dan pantai eksotis. Tapi Bali sebagai medan pertarungan kepentingan—dan pertaruhan masa depan.

Membaca Pola

Dalam beberapa bulan terakhir, publik Bali disuguhi rangkaian kebijakan yang jika dilihat terpisah tampak biasa: penutupan TPA, penertiban kawasan, percepatan proyek strategis. Namun jika disatukan, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah semua ini berdiri sendiri, atau saling mengarah pada satu kepentingan yang lebih besar?

GPS tidak menuduh. Ia membaca pola—seperti pengacara yang menghubungkan titik-titik bukti yang terpencar.

"Siapa yang paling diuntungkan dari penutupan TPA? Yang punya lahan di sekitarnya. Otomatis kawasan BTID. Karena tidak mungkin investasi pariwisata berdampingan dengan gunung sampah. Investasi di bidang hospitality itu tidak mungkin disaksikan dengan wisata sampah—itu belum pernah ada."

Pernyataannya sederhana. Tapi implikasinya dalam. Jika kebijakan publik—bahkan yang menyangkut krisis lingkungan—berdampak langsung pada peningkatan nilai kawasan tertentu, maka batas antara perencanaan dan keberpihakan menjadi kabur.

Penataan ruang, penutupan TPA, bahkan cara pandang terhadap lingkungan: semuanya bisa dibaca sebagai bagian dari satu desain besar yang bergerak senyap di balik gemerlap wacana pembangunan.

Fantasi Monaco di Atas Fondasi Retak

Proyek BTID bukan proyek sembarangan. Ia adalah etalase visi pembangunan Bali: kawasan ekonomi khusus di atas tanah reklamasi, lengkap dengan janji kampus, pusat bisnis, dan kemewahan ala Monaco. GPS tidak menolak visi itu.

"Kalau Jakarta punya PIK 1, PIK 2, Bali punya Serangan sepertinya bisa seperti Monaco-nya Bali. Kecil tapi jadi sumber uang yang banyak."

Tapi ia segera memberi syarat yang tak bisa ditawar: fondasi. Dan fondasi itu, menurut dia, justru retak sebelum bangunan sempat berdiri.

"Tukar guling yang disebutkan ada lokasi di Jembrana dan di Karangasem masih misteri. Tetapi lahan yang dimintakan sudah dikuasai. Sudah dikeluarkan sertifikatnya. Kalau ternyata tukar gulingnya ini fiktif, atau jeruk makan jeruk, atau ada kejanggalan, maka harus dibatalkan. Karena berbasis kepada itikad tidak baik. Berbasis daripada rekayasa. Berbasis daripada kongkalikong."

Kalimat itu keluar tanpa jeda. Ia sedang membangun argumen hukum yang runtut: jika dasar transaksi cacat, seluruh bangunan hak di atasnya harus runtuh. Tidak ada kompromi.

"Misalnya tanahnya nggak ada. Surat-surat nggak lengkap. Atau ternyata itu tanah negara yang dimohonkan hak, keluar sertifikat diserahkan lagi kepada negara. Ini kan sama dengan dibohongi."

Dua Wajah Hukum

Jika ada satu hal yang membuat GPS benar-benar terusik, itu adalah ketimpangan penegakan hukum. Ia menyebut Tanjung Benoa: seorang bendesa adat diproses hukum karena pembabatan mangrove. Di Serangan? Tak tersentuh.

"Kalau di Tanjung Benoa dengan Serangan jaraknya tidak begitu jauh, di sini orang dipidana, di sana tidak diapa-apakan. Di sini seorang bendesa adat bisa diproses hukum, di sana seorang oligarki tidak ada berani penegak hukum menyentuhnya."

Ini bukan sekadar kritik. Ini cermin yang diangkat ke wajah negara: hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Bukan hanya soal mangrove. GPS menyinggung infrastruktur yang sejak awal dirancang untuk kepentingan privat.

"Jalan tol itu, memang sudah ada jalan mau keluar di tengah-tengah, yang hari ini ditanami pohon-pohonan. Artinya apa? Ini proyek negara tapi beloknya sudah disiapkan untuk proyek oligarki. Belum apa-apa sudah disiapin tempat itu."

Jalan tol yang dibayar pajak, ternyata dirancang sejak awal untuk melayani segelintir orang. Ini bukan kebijakan buruk; ini arsitektur kekuasaan yang disamarkan sebagai kemajuan.

Investor Bukan Dewa

Menariknya, GPS bukan penentang investasi. Ia memahami Bali membutuhkan pertumbuhan dan lapangan kerja.

"Investor itu kan perlu kepastian hukum. Bukan dimain-mainin. Saya setuju. Keamanan dan kenyamanan investor harus dijaga. Lewat apa? Penegakan hukum yang transparan dan terukur. Kalau mencari-cari kesalahan, siapa yang nyaman? Orang lari ke Thailand."

Tapi ia membedakan dengan tajam: investor baik yang memenuhi komitmen harus dilindungi. Investor yang bermain di balik layar? Itu parasit, bukan mitra.

"Investor yang baik dia pasti memenuhi semua komitmennya. Kalau tidak baik, dia pasti mengelabui kekuasaan dan masyarakatnya. Kalau banyak penipuan—tukar guling tipuan, hutan dibabat tanpa izin—berarti ini bukan investor yang baik."

Dan ia melontarkan peringatan yang menjadi kunci:

"Janganlah oligarki diutamakan, masyarakat dulu diutamakan. Oligarki datang untuk menjadi dewa penyelamat pertumbuhan ekonomi, iya. Tapi dia bukan dewanya segalanya untuk di Bali. Mereka otaknya keuntungan aja, bukan pengabdi pada Bali."

JALAK dan Ironi Anggaran

Percakapan bergeser ke hal yang lebih mendasar: untuk apa semua investasi dan pajak, kalau rakyat masih bergelut dengan kebutuhan elementer? Di sinilah GPS mengeluarkan akronim sederhana tapi mematikan: JALAK—Jalan, Air, Listrik, Alat Komunikasi.

"Rakyat itu mintanya sederhana. Jalan. Air. Listrik. Alat komunikasi. Selesaikan dulu ini. Baru yang lain-lain. Ini kan enggak. Yang tersier yang diutamakan, yang primer tidak."

Dan sampah? Soal sampah, GPS menjadi sarkastik—menutupi kemarahan yang membeku.

"Ini lama-lama Bali bisa wisata sampah juga. Kita jualan pariwisata budaya, wisatawan datang, yang dijual sampah. Oh, berarti budaya Bali itu budaya sampah."

Krisis sampah adalah contoh paling nyata dari kebijakan tanpa arah. TPA ditutup, dibuka, ditutup lagi. Seperti penjaga gerbang yang hanya bisa membuka dan menutup palang tanpa tahu ke mana kendaraan harus diarahkan.

"Kayak penjaga gerbang TPA. Habis tutup, buka, tutup, buka. Sampah ini bawa ke mana? Jadi sepertinya tidak punya konsep."

Hantu Pansus: Penegakan atau Penggertakan?

Di tengah riuh soal BTID, muncul Pansus DPRD Bali. Publik sempat berharap. Tapi GPS, dengan pengalamannya membaca gerak-gerik kekuasaan, memilih bersikap skeptis.

"Setiap gebrakan selalu menarik perhatian, kesan bekerjanya bagus sekali. Tapi kesan penyelesaiannya kita enggak pernah tahu publik. Datang melakukan sidak, bagus. Penyegelan, bagus. Finishing-nya tidak pernah dipertanggungjawabkan."

Ia menyebut pola yang berulang: kegaduhan, gebrakan, lalu sunyi. Satu kasus selesai tanpa kejelasan, lalu pindah ke kasus lain. Riuh, lalu hilang.

"Ini masih berdiri karena tidak mampu membongkar atau masuk angin? Kok enggak galak lagi? Sekarang galak lagi di Serangan. Oke kita dukung. Tapi kalau tidak didukung untuk bersikap tegas, ya tiba-tiba hilang juga. Nanti riuh lagi di tempat lain. Ini ditinggal, penyelesaiannya bagaimana?"

Lalu ia melontarkan peringatan yang menjadi inti dari seluruh wawancara:

"Kalau Pansus tidak mampu mendukung ini sampai terjadi proses hukum, tidak ada orang yang dihukum, maka itu bukan penegakan hukum. Pansus datang bukan penegakan hukum. Mungkin dalam kepentingan yang lain."

Lembaga pengawas bisa berubah menjadi panggung sandiwara. Gebrakan di depan kamera, sementara di balik panggung transaksi gelap terus berjalan.

Dijual atau Dikelola?

Di akhir percakapan, satu pertanyaan mengemuka—dan tetap menggantung.

Apakah Bali sedang dikelola untuk kepentingan jangka panjang masyarakatnya? Atau perlahan diarahkan untuk memenuhi kepentingan ekonomi tertentu?

GPS tidak memberikan jawaban hitam putih. Namun dari rangkaian yang ia paparkan—mulai dari persoalan tukar guling lahan, penegakan hukum, hingga arah kebijakan—pertanyaan itu kini terasa semakin relevan.

Di titik ini, mungkin yang paling penting bukan jawabannya, melainkan keberanian untuk terus mengajukannya:

Bali ini sedang dikelola—atau sedang diarahkan ke sesuatu yang lain? rmol.id

Giostanovlatto

Founder Hey Bali dan Bali Reporter